KUPANG – Isu kesehatan mental masyarakat, khususnya generasi muda di era digital, menjadi sorotan dalam Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama yang digelar Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) di East Tower Lantai 42, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).
Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Johni Asadoma hadir sebagai salah satu narasumber bersama sejumlah tokoh nasional. Diskusi ini mengangkat tema besar mengenai tantangan kesehatan mental, kemiskinan, serta perlindungan anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Selain Johni Asadoma, diskusi juga menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI Budiman Sudjatmiko, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Endah Sri Rejeki, serta Sekretaris Jenderal GEKIRA Jeremias Ndoen.
Acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum GEKIRA Nikson Silalahi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian GEKIRA terhadap meningkatnya tekanan kesehatan mental masyarakat akibat perubahan sosial di era digital.
“Teknologi seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan justru dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan narasi yang memecah belah,” ujar Nikson.
Data yang dipaparkan dalam diskusi menunjukkan lebih dari 31 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental, terdiri dari sekitar 19 juta gangguan emosional dan 12 juta depresi.
Para narasumber menilai persoalan kesehatan mental tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.
Dalam paparannya, Wakil Gubernur Johni Asadoma menekankan pentingnya literasi kesehatan mental di tengah meningkatnya penggunaan gawai dan kejahatan siber.
Menurutnya, kemajuan teknologi digital yang serba instan dan saling terkoneksi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, serta menjalani kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru bagi kesehatan mental masyarakat.
“Secara nasional sekitar 28 juta penduduk Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa, sementara di NTT tantangan penanganannya masih dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, keterbatasan tenaga psikososial, serta stigma masyarakat,” ujar Johni.
Ia juga menyoroti tekanan sosial yang dihadapi anak dan remaja akibat kemudahan akses digital.
“Karena itu, penguatan ketahanan mental generasi muda perlu dilakukan melalui pendidikan, lingkungan keluarga, dan dukungan sosial yang sehat,” jelasnya.
Sementara itu, Budiman Sudjatmiko menilai persoalan kesehatan mental tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga berkaitan dengan kualitas peradaban masyarakat.
“Ini bukan saja masalah masing-masing orang, tapi menyangkut peradaban banyak orang. Dan semua ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan penuh harapan,” katanya.
Endah Sri Rejeki mengungkapkan bahwa terdapat 1.498 kasus bunuh diri pada anak usia 13–17 tahun sepanjang periode 2015–2023. Ia menekankan pentingnya penguatan literasi kesehatan mental serta perlindungan anak sebagai bagian dari kebijakan nasional.
Sementara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyoroti pentingnya data tunggal nasional serta strategi komprehensif dalam penanganan kemiskinan, termasuk melalui program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menutup diskusi, Nikson Silalahi menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya menjadikan kesehatan mental sebagai prioritas nasional, memperluas layanan kesehatan mental, memperkuat perlindungan anak di ruang digital, serta meningkatkan ketahanan keluarga melalui program sosial dan pendidikan keluarga. (*)