Kupang, kanalkita.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menindaklanjuti sejumlah isu strategis yang disampaikan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Komjen Pol Makhruzi menyampaikan arahan itu dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Tematik Perbatasan (PERMATA) Tahun 2026 di Kupang, Jumat (9/10/2026).
Isu strategis tersebut mencakup pembangunan jalan tol, pengembangan Blok Masela, penguatan jaringan komunikasi, peningkatan status Desa Motaain menjadi kecamatan, pengembangan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penambahan armada bus Damri, serta penambahan penerbangan pesawat.
Johni meminta OPD yang memiliki kewenangan pada masing-masing sektor agar mengkaji dan mengoordinasikan tindak lanjut terhadap berbagai isu tersebut sehingga dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret bagi pembangunan kawasan perbatasan NTT.
Menurut Johni, pembangunan kawasan perbatasan harus dilaksanakan secara terintegrasi, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu membangun sinergi agar program yang direncanakan tidak berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih.
“Perbatasan adalah wajah kehormatan bangsa dan beranda depan Negara Indonesia. Setiap rupiah uang rakyat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di garis batas negara. Tidak boleh ada lagi ego sektoral. Kita harus bergerak dalam satu visi dan satu tujuan untuk kemajuan kawasan perbatasan,” tegas Johni saat membuka Rakor PERMATA 2026.
Mantan Kapolda NTT ini juga meminta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) NTT mengawal proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi program pembangunan perbatasan.
“Jangan biarkan dokumen perencanaan hanya menjadi tumpukan kertas di atas meja. Jadikan PERMATA sebagai roadmap yang hidup untuk menuntun langkah konkret kita membangun NTT dari kawasan perbatasan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menegaskan NTT memiliki posisi strategis karena kawasan perbatasannya tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan negara, tetapi juga menyimpan potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Provinsi NTT merupakan daerah strategis, dengan wilayah perbatasan sebagai ruang kedaulatan sekaligus peluang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai potensi, jika direncanakan dan dikelola secara baik,” katanya.
Makhruzi menekankan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Rakor PERMATA 2026 diikuti 18 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan 12 perangkat daerah dari kabupaten pengelola wilayah perbatasan. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan agar lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Johni menegaskan, pembangunan perbatasan bukan hanya menyangkut infrastruktur dan batas wilayah negara, tetapi juga peningkatan akses transportasi, komunikasi, peluang investasi, serta pelayanan publik bagi masyarakat yang tinggal di kawasan terluar Indonesia.
“Membangun perbatasan bukan sekadar membangun batas terluar negara, tetapi membangun martabat, wajah dan masa depan masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai beranda depan NKRI,” pungkasnya.(*)