KUPANG — Wali Kota Kupang, Christian Widodo, melontarkan kritik tajam terhadap pola kerja birokrasi yang dinilainya masih parsial dan tidak terintegrasi.
Dalam rapat bersama jajaran pimpinan perangkat daerah di Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang, Senin (30/3/2026), ia menegaskan perlunya “revolusi sistem” agar kinerja aparatur sipil negara (ASN) benar-benar terarah, terukur, dan berdampak nyata.
“Saya mau kita berhenti kerja tambal-sulam. Kita ini harus mulai bangun sistem. Kalau hanya menutup lubang satu ke lubang lain, pekerjaan tidak akan pernah selesai,” tegasnya, menyasar langsung akar persoalan birokrasi yang dinilai stagnan.
Instruksi konkret pun dilontarkan. Wali Kota Christian meminta Plt. Bappeda segera menggelar rapat lintas sektor yang wajib dihadiri seluruh perangkat daerah, dengan agenda memaparkan capaian, hambatan, dan kebutuhan kolaborasi. Ia menolak forum seremonial tanpa hasil.
“Kalau ada dinas yang butuh bantuan dinas lain, selesaikan di situ. Saya tidak mau kerja jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Tak hanya soal koordinasi, ia juga menyoroti disiplin kerja yang dinilai masih lemah. Pola kerja “sibuk tapi tak tuntas” disebut sebagai indikator kegagalan sistem. ASN diminta bekerja runtut sesuai SOP, dengan target yang jelas dan penyelesaian bertahap.
“Kalau masih bilang sibuk sekali tapi pekerjaan tidak selesai, itu berarti cara kerjanya salah,” katanya lugas.
Sorotan lain mengarah pada lemahnya dokumentasi kinerja. Wali Kota menegaskan setiap program wajib memiliki data, catatan, dan bukti visual sebagai dasar evaluasi.
“Apa yang tidak tercatat, sesungguhnya tidak ada,” ujarnya, menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan birokrasi bukan pada aktivitas internal, melainkan dampak eksternal. “Apakah pelayanan lebih mudah? Apakah keluhan masyarakat berkurang? Itu indikatornya,” tegasnya.
Dalam nada yang lebih strategis, ia mengingatkan bahaya ketergantungan pada figur. “Bangsa runtuh bukan karena tidak ada orang hebat, tapi karena tidak ada sistem yang kuat. Kita harus wariskan sistem,” ungkapnya, menandai arah kebijakan yang berorientasi jangka panjang.
Di sisi lain, Wali Kota Christian juga mendorong inovasi melalui rencana karnaval budaya dalam perayaan HUT Kota Kupang, yang akan melibatkan berbagai suku dan komunitas diaspora. Agenda ini diproyeksikan menjadi magnet wisata sekaligus ruang ekspresi identitas budaya lokal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry E. Pelt, menegaskan bahwa evaluasi kinerja pimpinan perangkat daerah akan dilakukan setiap tiga bulan.
Hasilnya tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar promosi, rotasi, hingga penonaktifan jabatan.
Ia juga mengingatkan risiko serius dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berdampak langsung pada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rapat ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Kupang tengah berada di persimpangan: berbenah menuju birokrasi berbasis sistem, atau tetap terjebak dalam pola lama yang minim hasil. (*)