Kupang, kanalkita.com — Anggota Komisi III DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Inche D. P. Sayuna, menolak tegas wacana pengalihan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari Bank NTT ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurut Inche, kebijakan tersebut berpotensi melemahkan Bank NTT sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian NTT.
“Pasti kami akan menolak tegas wacana pengalihan penyaluran gaji ASN dan P3K dari Bank Pembangunan Daerah (BPD/Bank NTT) ke Bank Himbara,” kata Inche.
Ia menilai kebijakan pengalihan payroll ASN kurang bijak karena tidak mempertimbangkan ekosistem keuangan daerah yang selama ini dibangun melalui Bank NTT.
“BPD didirikan khusus untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sehingga pencabutan pengelolaan payroll ASN justru memperlemah institusi keuangan yang menjadi aset milik daerah sendiri,” ujarnya.
Bank NTT Terancam Kehilangan Dana Murah
Inche menjelaskan, pengalihan payroll ASN dapat memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan Bank NTT.
Salah satu dampak yang paling dikhawatirkan adalah menyusutnya likuiditas bank akibat kehilangan dana pihak ketiga (DPK), khususnya dana murah yang selama ini berasal dari rekening payroll ASN.
“Potongan payroll ASN merupakan pilar utama Dana Pihak Ketiga (DPK) BPD. Kehilangan payroll berarti hilangnya dana murah secara masif,” jelasnya.
Selain persoalan likuiditas, Inche juga menyoroti potensi meningkatnya risiko kredit macet atau non-performing loan (NPL).
Menurut dia, sebagian besar kredit ASN di Bank NTT selama ini menggunakan mekanisme pemotongan gaji secara otomatis sebagai bagian dari sistem pembayaran kredit.
“Sebagian besar kredit ASN di BPD ditagih melalui sistem potong gaji otomatis (auto-debit). Jika gaji berpindah ke Himbara, mekanisme penagihan menjadi rumit dan memicu risiko kredit macet yang tinggi,” katanya.
Dampak lainnya, lanjut Inche, adalah potensi penurunan laba operasional Bank NTT.
Jika pendapatan bunga menurun, bank akan menghadapi tekanan terhadap laba dan efisiensi biaya, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap tenaga kerja.
“Penurunan pendapatan bunga akan menekan laba operasional, yang berpotensi memicu efisiensi biaya hingga ancaman pengurangan tenaga kerja,” ujarnya.
Bisa Ganggu Ekspansi Kredit ke UMKM
Inche menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut Bank NTT, tetapi juga dapat berdampak terhadap masyarakat dan sektor usaha di NTT.
Ia mengatakan, portofolio kredit ASN pada BPD secara umum memiliki porsi yang cukup besar terhadap total penyaluran kredit.
“Portofolio kredit ASN di BPD rata-rata mencapai 40 persen hingga 70 persen dari total penyaluran kredit,” ungkapnya.
Jika pangsa pasar tersebut tergerus akibat pengalihan payroll, menurut Inche, ruang Bank NTT untuk melakukan ekspansi pembiayaan ke sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), akan semakin terbatas.
“Jika pangsa pasar utama ini tergerus, ruang gerak ekspansi kredit Bank NTT—termasuk ke sektor UMKM di pelosok Nusa Tenggara Timur—akan sangat terbatas akibat tekanan likuiditas,” katanya.
Minta Kepala Daerah se-NTT Bersatu
Ketua IWAPI NTT itu meminta para pemegang saham Bank NTT, yakni gubernur, bupati dan wali kota se-NTT, mengambil langkah bersama untuk menjaga keberlangsungan Bank NTT.
Ia mendorong adanya konsolidasi lintas daerah agar seluruh kepala daerah memiliki sikap yang sama dalam mempertahankan kas daerah dan payroll ASN lokal tetap dikelola melalui Bank NTT.
“Membangun kesepakatan bersama seluruh Kepala Daerah se-NTT untuk mempertahankan kas daerah dan payroll ASN lokal di Bank NTT,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah sebagai pemegang saham diminta memperkuat permodalan dan kepercayaan terhadap Bank NTT.
Inche juga mendorong adanya advokasi politik dan ekonomi bersama Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) kepada Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta DPR RI.
“Memperkuat permodalan bank serta melakukan advokasi politik-ekonomi bersama Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) kepada Kementerian Keuangan, OJK, dan DPR RI,” ujarnya.
Ketua PCI NTT ini juga meminta pemerintah daerah memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap memberikan ruang bagi Bank NTT sesuai kewenangan otonomi daerah dan regulasi yang berlaku.
Manajemen Bank NTT Diminta Berbenah
Di sisi lain, Inche meminta manajemen Bank NTT tidak hanya mengandalkan dukungan pemerintah daerah.
Menurutnya, Bank NTT harus melakukan pembenahan internal dan meningkatkan daya saing agar mampu menghadapi persaingan dengan bank-bank Himbara.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mempercepat transformasi layanan dan digitalisasi.
“Tingkatkan kualitas layanan digital (mobile banking) dan keandalan sistem agar tidak kalah bersaing dengan Bank Himbara,” katanya.
Bank NTT juga diminta melakukan diversifikasi portofolio kredit dan tidak terlalu bergantung pada kredit konsumtif ASN.
“Jangan terlalu bergantung pada kredit konsumtif ASN. Segera perluas penetrasi pasar ke sektor riil, produktif, perdagangan, dan UMKM lokal,” tegas Inche.
Selain ekspansi pasar, ia meminta Bank NTT memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, terutama dalam menjaga kualitas kredit.
“Perkuat risk management dan kualitas mitigasi kredit untuk menjaga tingkat NPL tetap aman,” pungkasnya. (*)