Kupang, kanalkita.com– Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Capaian Fisik dan Anggaran Tahun 2026 secara hybrid di Aula Kelimutu, Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Selasa (30/6/2026).
Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Dr. Fransiska Vivi Ganggas, S.H., M.A.P., dan dihadiri seluruh Pejabat Administrator serta Pejabat Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi NTT.
Evaluasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, pengendalian, dan monitoring terhadap pelaksanaan program pada seluruh satuan kerja.
Dalam rapat tersebut, jajaran BPN NTT meninjau capaian kinerja dari sisi realisasi fisik maupun penyerapan anggaran guna memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan, target, dan jadwal yang telah ditetapkan.
Selain mengukur capaian kinerja, rapat juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan serta menyusun langkah percepatan dan strategi penyelesaian agar target kinerja hingga akhir tahun dapat tercapai secara optimal.
Sejumlah Program Strategis Nasional di bidang pertanahan menjadi fokus evaluasi, di antaranya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), redistribusi tanah, penataan akses reforma agraria, pengendalian pertanahan, percepatan sertifikasi aset pemerintah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, hingga implementasi layanan pertanahan berbasis elektronik.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Dr. Fransiska Vivi Ganggas, menegaskan bahwa evaluasi berkala merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui rapat evaluasi tersebut, Kanwil BPN Provinsi NTT berharap seluruh jajaran semakin memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program, mempercepat realisasi anggaran, serta memastikan seluruh target kinerja tahun 2026 dapat tercapai secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang semakin profesional. (*)