Jakarta, kanalkita.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, kembali mendatangi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) RI, Ayodhia G. L. Kalake, untuk memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di NTT.
Pemerintah Pusat pun menyatakan siap mengawal dan mendukung penuh berbagai usulan prioritas tersebut.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Kemenko IPK, Senin (13/7/2026), dihadiri Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak, jajaran Kemenko IPK, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum yang membidangi jalan, jembatan, sumber daya air, konektivitas, kawasan permukiman, hingga pembiayaan pembangunan.
Dalam pertemuan itu, Johni Asadoma menegaskan dirinya membawa aspirasi pembangunan dari seluruh kabupaten/kota di NTT.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama untuk membuka keterisolasian wilayah, memperkuat kawasan perbatasan, meningkatkan akses pelayanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami datang kembali membawa prioritas pembangunan dari seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Dengan kondisi geografis kepulauan, topografi yang berat, serta kemampuan fiskal daerah yang terbatas, kami sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera diwujudkan,” kata Johni Asadoma.
Ia menjelaskan seluruh usulan yang diajukan telah melalui proses penyaringan dan memenuhi Readiness Criteria (RC), sehingga secara teknis siap ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi NTT juga telah menyusun skala prioritas berdasarkan urgensi, manfaat ekonomi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT memiliki nilai strategis nasional karena mendukung kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste, kawasan pariwisata strategis nasional, ketahanan pangan, serta konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia timur.
Namun, tantangan pembangunan masih besar akibat karakteristik wilayah kepulauan, kondisi geografis yang didominasi pegunungan, tingginya kerusakan infrastruktur akibat bencana, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTT menawarkan enam strategi percepatan pembangunan yang meliputi penanganan jalan provinsi, pembangunan jembatan strategis, rehabilitasi infrastruktur pascabencana, dukungan pembiayaan APBN, penyelesaian persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan, hingga percepatan alih status ruas jalan strategis menjadi jalan nasional.
Dalam audiensi tersebut, Pemprov NTT mengusulkan pembangunan 19 ruas jalan strategis yang tersebar di 19 kabupaten sepanjang sekitar 348 kilometer dengan kebutuhan investasi mencapai Rp1,544 triliun. Selain itu, diusulkan pula pembangunan tujuh jembatan strategis senilai sekitar Rp105,13 miliar.
Prioritas pembangunan difokuskan pada penguatan konektivitas kawasan Daratan Timor yang berbatasan dengan Timor-Leste, pemulihan infrastruktur pascabencana di Flores dan Alor, serta peningkatan akses menuju kawasan pariwisata dan sentra produksi di Sumba, Rote Ndao, dan Sabu Raijua.
Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris Kemenko IPK RI Ayodhia G. L. Kalake mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi NTT yang telah menyiapkan usulan lengkap dengan dokumen teknis dan skala prioritas yang jelas.
“Kami siap membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini tidak berhenti pada diskusi hari ini, tetapi akan kami tindak lanjuti melalui rapat-rapat teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait lainnya. Meskipun saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran, kami akan tetap berupaya menjadi bagian dari solusi agar pembangunan infrastruktur strategis di NTT dapat terus berjalan,” ujar Ayodhia.
Ia menambahkan, Kemenko IPK akan mengawal sinkronisasi lintas kementerian agar usulan yang telah memenuhi persyaratan teknis dapat memperoleh perhatian dalam proses perencanaan dan penganggaran nasional.
Dukungan juga disampaikan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum yang memastikan pemerintah akan terus mengawal pembangunan Jalan Lintas Utara Flores, pengembangan kawasan perbatasan Motaain, Program Inpres Jalan Daerah, pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, pembangunan jembatan strategis, hingga pengembangan kawasan permukiman dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
Pemerintah Pusat turut memberikan sejumlah masukan teknis, antara lain penyempurnaan Detailed Engineering Design (DED), kelengkapan dokumen lingkungan, data teknis, serta pemenuhan standar jalan bagi ruas yang diusulkan naik status menjadi jalan nasional.
Menutup pertemuan, Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung percepatan pembangunan di NTT.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya membangun jalan dan jembatan, tetapi juga membuka akses ekonomi, meningkatkan pelayanan dasar, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat NTT.
Ia optimistis sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat realisasi berbagai proyek strategis di provinsi kepulauan tersebut. (*)