Labuan Bajo, kanalkita.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma menyampaikan sejumlah aspirasi strategis kepada Komisi IX DPR RI, mulai dari penguatan layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, hingga peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.
Aspirasi tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene, di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kamis (23/7/2026).
Sebelumnya, rombongan yang beranggotakan tujuh legislator itu disambut di Bandara Komodo, Labuan Bajo.
Pertemuan turut dihadiri Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Kepala Balai Besar POM di Kupang, Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Kepala BP3MI NTT, serta unsur BPJS Ketenagakerjaan, APINDO, serikat pekerja, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam sambutannya, Johni Asadoma menegaskan Pemerintah Provinsi NTT terus memperkuat pembangunan sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial melalui sinergi dengan pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, struktur ketenagakerjaan di NTT masih didominasi sektor informal yang mencapai sekitar 75,28 persen dari total penduduk bekerja pada awal 2026.
“Mayoritas masyarakat kami adalah pekerja rentan, petani, nelayan, dan pelaku UMKM pariwisata yang sangat membutuhkan perlindungan jaminan sosial. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan agar manfaat program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan,” kata Johni.
Menurutnya, Pemprov NTT juga berkomitmen mendukung berbagai program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penurunan stunting, penguatan perlindungan tenaga kerja, dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT.
Di hadapan Komisi IX DPR RI, Johni memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi daerah. Salah satunya keterbatasan tenaga kesehatan, dokter spesialis, alat kesehatan, hingga ketersediaan obat-obatan di sejumlah kabupaten kepulauan dan wilayah terpencil.
Akibat kondisi tersebut, masyarakat kerap harus menempuh perjalanan jauh ke Kota Kupang untuk memperoleh layanan kesehatan rujukan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang tinggi.
Selain itu, Wakil Gubernur juga menyoroti tingginya angka pengangguran di beberapa wilayah NTT yang membutuhkan dukungan perluasan lapangan kerja serta penguatan perlindungan sosial bagi pekerja.
Johni turut mengusulkan agar Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sabu Raijua pada kesempatan mendatang guna melihat langsung tingginya angka stunting yang dipengaruhi keterbatasan akses air bersih, kualitas sumber daya manusia, dan faktor sosial budaya.
Ia juga mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas kesehatan strategis, termasuk balai hiperbarik di Labuan Bajo guna menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat maupun wisatawan.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan keluarga, serta perlindungan pekerja migran di NTT.
“Kami ingin mendengar secara langsung capaian, tantangan, dan kebutuhan daerah sehingga hasil kunjungan ini dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang semakin responsif dalam meningkatkan layanan kesehatan, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pembangunan keluarga dan gizi, serta perlindungan sosial bagi masyarakat NTT,” ujarnya.
Menurut Felly, seluruh temuan, data, dan aspirasi yang diperoleh selama kunjungan akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga mitra kerja untuk memperkuat kebijakan serta memastikan program pemerintah pusat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain santunan, para ahli waris juga menerima program pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan dasar pengemasan makanan yang diselenggarakan UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Manggarai Barat sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. (*)