Lombok Barat, kanalkita.com– Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
Forum yang diikuti gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia itu membahas strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk Pajak Air Permukaan (PAP), serta penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Rapat kerja diawali dengan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta. Sementara itu, Ketua APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur menegaskan pentingnya APPSI sebagai wadah kolaborasi antarpemerintah provinsi dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah.
Menurutnya, sinergi yang kuat antarprovinsi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat menjadi faktor penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya optimalisasi pemungutan Pajak Air Permukaan sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan PAD.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan PAP bukan sekadar meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola sumber daya air yang adil, berkelanjutan, dan mampu menyeimbangkan kepentingan masyarakat, dunia usaha, layanan air minum, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), serta pelestarian lingkungan.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah daerah didorong memanfaatkan teknologi melalui digitalisasi alat ukur pengambilan air, penerapan sistem pengawasan yang lebih akurat, hingga penyempurnaan mekanisme pembagian hasil berdasarkan panjang sungai dan luas daerah tangkapan air.
Pemerintah pusat juga menyatakan kesiapan mendukung penyempurnaan regulasi guna memperkuat tata kelola Pajak Air Permukaan di seluruh daerah. Selain isu fiskal, Wamendagri juga menekankan pentingnya memperkuat sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Pemerintah provinsi didorong membangun ekosistem usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kemitraan, hingga transformasi digital agar UMKM semakin kompetitif dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Bima Arya juga memaparkan sejumlah strategi peningkatan PAD, di antaranya pengelolaan anggaran yang efektif, penguatan kemitraan inovatif, sinergi dengan pemerintah pusat, optimalisasi aset daerah, fasilitasi investasi, penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta penyusunan tata ruang yang terintegrasi.
Di akhir arahannya, Wamendagri secara resmi membuka Rapat Kerja APPSI dan mengajak seluruh pemerintah provinsi memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Keikutsertaan Wakil Gubernur Johni Asadoma dalam forum tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus mempererat sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah, memperkuat tata kelola fiskal, serta mendorong pengembangan UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur NTT didampingi Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Selfi Nange, Sekretaris BPAD Provinsi NTT Florianus Napal, serta Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi NTT Patrik Neonbeni. (*)