Kupang – Kinerja fiskal Pemerintah Kota Kupang kembali menuai apresiasi dari pemerintah pusat. Melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kota Kupang dinilai sebagai salah satu daerah dengan performa pengelolaan keuangan terbaik di kawasan Bali Nusra.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb NTT, Adi Setiawan, saat bertemu Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026). Turut hadir sejumlah pejabat Kanwil DJPb NTT serta jajaran Pemerintah Kota Kupang.
Dalam pertemuan itu, Adi mengungkapkan bahwa dalam tiga bulan terakhir, realisasi belanja daerah serta penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Kota Kupang menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di wilayah Bali Nusra.
“Kota Kupang ini termasuk yang performanya baik. Realisasi belanjanya terjaga dan penyaluran TKD-nya relatif tinggi. Ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ujarnya.
Capaian tersebut menempatkan Kota Kupang sebagai daerah yang mampu menjaga konsistensi ritme belanja dan efektivitas distribusi anggaran, sekaligus menjadi rujukan dalam tata kelola fiskal di tingkat regional.
Meski demikian, sejumlah catatan strategis turut disampaikan.
Di antaranya percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sektor kesehatan, optimalisasi realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta peningkatan pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam yang dinilai belum maksimal.
Adi juga menekankan pentingnya percepatan pelaporan dan kelengkapan administrasi agar tidak menghambat penyaluran anggaran dari pusat ke daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo menegaskan komitmen untuk menjaga tren positif tersebut sekaligus menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.
“Kita tidak boleh lengah. Capaian ini harus kita jaga, bahkan kita dorong lebih baik lagi. Setiap peluang pendapatan harus dioptimalkan, dan setiap kewajiban administrasi harus dipenuhi tepat waktu. Ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, isu keselarasan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian. Wali Kota menjelaskan bahwa perbedaan angka yang sempat muncul disebabkan oleh perbedaan klasifikasi antara data PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah dan PAD secara keseluruhan.
“Data itu harus kita jaga bersama. Sekali ada selisih atau salah tafsir, dampaknya bisa luas. Karena itu, kita sepakat menggunakan data yang sudah tervalidasi,” jelasnya.
Pertemuan ini sekaligus mempertegas sinergi antara Pemerintah Kota Kupang dan Kanwil DJPb NTT dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Dengan capaian yang ada, Kota Kupang didorong untuk terus menjadi “lighthouse” atau contoh praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah di kawasan Bali Nusra. (*)