Opini oleh: Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA
Ketika berbicara tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi), hampir selalu muncul dua kelompok pendapat. Ada yang menilai pemerintahannya berhasil membawa perubahan besar, tetapi ada pula yang menganggap masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan.
Perbedaan pandangan itu adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, di tengah berbagai perdebatan politik, ada satu hal yang seharusnya menjadi dasar penilaian bersama, yakni fakta. Pembangunan yang benar-benar ada, dapat dilihat, digunakan, dan dirasakan masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja.
Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sulit dipungkiri bahwa selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, perhatian pemerintah pusat terhadap daerah ini meningkat secara signifikan.
Dulu, NTT sering dianggap sebagai wilayah yang jauh dari pusat pembangunan. Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau, curah hujan yang rendah, serta infrastruktur yang terbatas membuat biaya pembangunan menjadi tinggi.
Banyak daerah masih kesulitan memperoleh akses jalan yang baik, jaringan transportasi yang memadai, maupun pasokan air yang cukup untuk pertanian.
Karena itulah pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendasar. Infrastruktur bukan sekadar proyek yang menghabiskan anggaran negara, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan suatu daerah.
Selama pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan jalan nasional berlangsung di berbagai wilayah NTT. Jalan-jalan yang sebelumnya rusak mulai diperbaiki, jembatan dibangun, dan konektivitas antardaerah semakin baik.
Perubahan ini memang tidak selalu langsung meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi membuka peluang ekonomi yang sebelumnya tertutup. Bagi seorang petani, jalan yang baik berarti hasil panennya lebih cepat sampai ke pasar.
Biaya transportasi menjadi lebih murah sehingga keuntungan yang diterima juga lebih besar. Bagi pelaku usaha kecil, akses jalan yang baik mempermudah distribusi barang dan memperluas pasar. Bagi masyarakat umum, perjalanan menuju sekolah, rumah sakit, maupun kantor pemerintahan menjadi lebih mudah dan lebih cepat.
Selain jalan, pemerintah juga membangun sejumlah bendungan besar seperti Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo.
Banyak orang mungkin hanya melihat bendungan sebagai bangunan besar yang menampung air. Padahal manfaatnya jauh lebih luas. Bendungan menyediakan air untuk irigasi sehingga petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada musim hujan.
Dengan ketersediaan air yang lebih baik, masa tanam dapat bertambah, hasil panen meningkat, dan ketahanan pangan daerah menjadi lebih kuat. Bagi NTT yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan musim kemarau panjang, pembangunan bendungan merupakan investasi yang sangat strategis.
Air adalah kebutuhan utama masyarakat. Ketika kebutuhan air dapat dipenuhi dengan lebih baik, maka produktivitas pertanian juga akan meningkat. Perhatian pemerintah juga terlihat pada sektor transportasi laut dan udara. Sebagai provinsi kepulauan, NTT sangat bergantung pada pelabuhan dan bandara.
Pemerintah meningkatkan berbagai fasilitas transportasi agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang menjadi lebih lancar. Peningkatan konektivitas ini bukan hanya mempermudah perjalanan masyarakat, tetapi juga menekan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu penyebab tingginya harga kebutuhan pokok di sejumlah wilayah.
Di sektor pariwisata, kebijakan yang paling dikenal adalah penetapan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Kebijakan ini membawa perubahan besar bagi Manggarai Barat.
Bandara Komodo dikembangkan, kawasan pelabuhan ditata, berbagai fasilitas umum diperbaiki, dan Labuan Bajo menjadi tuan rumah sejumlah kegiatan internasional. Nama Labuan Bajo semakin dikenal dunia, sehingga jumlah wisatawan meningkat dari tahun ke tahun.
Berkembangnya sektor pariwisata membuka peluang ekonomi baru. Hotel, restoran, usaha kuliner, transportasi, kerajinan tangan, hingga usaha mikro masyarakat ikut tumbuh. Banyak warga memperoleh kesempatan kerja yang sebelumnya tidak tersedia.
Meskipun demikian, manfaat pembangunan pariwisata juga harus terus diperluas agar tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Masyarakat lokal harus tetap menjadi pelaku utama dalam pengembangan pariwisata sehingga manfaat ekonominya dapat dinikmati secara lebih merata.
Hal lain yang juga patut dicatat adalah intensitas kunjungan Presiden Jokowi ke NTT. Selama masa pemerintahannya, Jokowi berkali-kali datang ke berbagai daerah di NTT untuk meresmikan proyek, meninjau pembangunan, maupun berdialog dengan masyarakat.
Kunjungan tersebut memiliki arti penting. Kehadiran langsung kepala negara menunjukkan bahwa wilayah timur Indonesia mendapat perhatian yang serius. Banyak proyek strategis dapat dipercepat karena mendapat pengawasan langsung dari Presiden.
Namun, apakah semua persoalan NTT sudah selesai? Jawabannya tentu belum. Kemiskinan masih menjadi tantangan besar. Lapangan pekerjaan formal masih terbatas. Sebagian anak muda memilih merantau ke luar daerah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.
Kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di beberapa wilayah terpencil juga masih membutuhkan perhatian serius.
Inilah yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur hanyalah langkah awal. Jalan, bendungan, pelabuhan, dan bandara merupakan fondasi pembangunan. Agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, pemerintah harus melanjutkannya dengan pembangunan sumber daya manusia.
Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan tenaga kerja yang kompeten. Pelatihan keterampilan akan memperkuat daya saing generasi muda.
Dukungan terhadap UMKM akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Hilirisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan akan meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat.
Karena itu, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Pada akhirnya, jasa seorang pemimpin tidak hanya diukur dari berapa banyak proyek yang diresmikan, tetapi dari perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat.
Dalam konteks NTT, berbagai pembangunan yang dilakukan selama era Presiden Joko Widodo telah memberikan fondasi penting bagi kemajuan daerah.
Mengakui keberhasilan pembangunan bukan berarti menganggap semua persoalan telah selesai. Sebaliknya, sikap yang objektif adalah mengakui capaian yang telah diraih sekaligus menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus diselesaikan.
Sejarah pada akhirnya akan mencatat bahwa selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, Nusa Tenggara Timur mengalami percepatan pembangunan infrastruktur yang belum pernah terjadi dalam skala sebesar ini.
Kini, tugas pemerintah berikutnya adalah memastikan seluruh pembangunan tersebut benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan yang merata, sehingga setiap masyarakat NTT dapat menikmati hasil pembangunan, bukan hanya melihatnya sebagai bangunan yang berdiri megah. (*)