Tanjung Selor, kanalkita.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, bersama tim Pemerintah Provinsi NTT dan program SKALA melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Selor, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (22/10/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari sistem pemungutan pajak kendaraan di atas air yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai referensi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT.
Rombongan bertolak dari Pelabuhan Tengkayu, Tarakan, menuju Pelabuhan Kayan, Tanjung Selor, menggunakan speedboat pada pukul 08.40 WITA. Perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar satu jam 30 menit.
Dalam kunjungan itu, Johni Asadoma didampingi Kepala Badan Penghubung NTT di Jakarta, Florida Setyawati, S.T.; Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Johni Ataupah; serta Kepala SKALA NTT, Eripto Marviandi, yang bertindak sebagai fasilitator.
Program studi tiru ini mendapat dukungan pembiayaan SKALA melalui kemitraan Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
Johni Asadoma mengatakan, kunjungan ke Kalimantan Utara menjadi kesempatan bagi Pemprov NTT untuk mempelajari praktik pemungutan pajak kendaraan di atas air yang berpotensi diterapkan sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
“Melalui kunjungan kerja ini, kita ingin belajar dari praktik yang diterapkan rekan-rekan di Kalimantan Utara. Harapannya, studi tiru ini berjalan dengan baik sehingga hasilnya dapat menjadi bahan untuk mengoptimalkan PAD di NTT,” ujar Johni.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan pengelolaan yang tepat, termasuk menggali potensi penerimaan pajak yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
NTT sebagai provinsi kepulauan memiliki wilayah perairan yang luas. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya mempelajari sistem pemungutan pajak kendaraan di atas air, sehingga potensi penerimaan daerah dapat diidentifikasi dan dikelola secara lebih optimal.
Melalui studi tiru ini, Pemprov NTT diharapkan memperoleh gambaran mengenai mekanisme pendataan, pendataan objek pajak, serta sistem pemungutan yang diterapkan di Kalimantan Utara. Praktik tersebut selanjutnya dapat dikaji untuk menyesuaikannya dengan kondisi geografis, potensi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NTT.
Dukungan SKALA dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pendapatan daerah melalui pertukaran pengetahuan dan pembelajaran antarpemerintah daerah. (*)