Jakarta, kanakita.com – Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat pembangunan infrastruktur mendapat respons positif dari Pemerintah Pusat.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Ayodhia G. L. Kalake, menyatakan siap mengawal dan memfasilitasi usulan pembangunan jalan dan jembatan yang diajukan Pemprov NTT.
Komitmen tersebut disampaikan Ayodhia saat menerima audiensi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Benyamin Nahak, di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Audiensi turut dihadiri para Asisten Deputi Kemenko IPK serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum yang membidangi jalan, jembatan, sumber daya air, konektivitas, kawasan permukiman, dan pembiayaan pembangunan.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Pemprov NTT untuk memperoleh dukungan Pemerintah Pusat dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis di berbagai wilayah NTT.
Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Johni Asadoma menegaskan bahwa pemerintah provinsi membawa berbagai usulan prioritas pembangunan dari seluruh kabupaten/kota di NTT.
Menurutnya, infrastruktur menjadi fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antardaerah, memperbaiki pelayanan publik, sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan.
“Kami datang membawa prioritas pembangunan dari setiap kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Dengan karakteristik wilayah kepulauan dan keterbatasan kemampuan fiskal daerah, kami sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera diwujudkan,” ujar Johni.
Ia menjelaskan, seluruh usulan yang diajukan telah melalui proses verifikasi, disusun berdasarkan tingkat prioritas, dan memenuhi Readiness Criteria (RC), sehingga secara teknis siap diproses lebih lanjut.
Johni juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT memiliki kepentingan strategis nasional. Selain memperkuat konektivitas wilayah kepulauan, pembangunan jalan dan jembatan akan mendukung kawasan perbatasan dengan Timor-Leste, memperlancar akses menuju destinasi pariwisata strategis nasional, memperkuat distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta mempercepat arus logistik.
Pemprov NTT dalam kesempatan itu mengajukan portofolio pembangunan 19 ruas jalan strategis di 19 kabupaten sepanjang sekitar 348 kilometer dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp1,544 triliun.
Selain itu, diajukan pula pembangunan tujuh jembatan strategis senilai sekitar Rp105,13 miliar, sehingga total usulan investasi infrastruktur mencapai lebih dari Rp1,65 triliun.
Prioritas pembangunan diarahkan pada kawasan Daratan Timor untuk memperkuat konektivitas menuju wilayah perbatasan, kawasan Flores dan Alor guna mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus membuka akses kawasan produksi, serta wilayah Sumba, Rote Ndao, dan Sabu Raijua untuk mendukung sektor pariwisata dan menekan biaya logistik.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak, mengatakan usulan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Ia juga mengusulkan adanya kebijakan afirmatif bagi provinsi kepulauan seperti NTT, mengingat panjang jalan provinsi yang harus ditangani jauh lebih besar dibanding jalan nasional, sementara kemampuan pembiayaan daerah masih terbatas.
Karena itu, Pemprov NTT juga mengusulkan percepatan alih status sejumlah ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional yang memiliki fungsi strategis sebagai koridor ekonomi dan kawasan perbatasan.
Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris Kemenko IPK Ayodhia G. L. Kalake mengapresiasi kesiapan Pemprov NTT yang telah menyusun usulan lengkap dengan dokumen teknis dan skala prioritas yang jelas.
“Kami siap membantu Pemerintah Provinsi NTT. Pertemuan ini akan kami tindak lanjuti melalui rapat-rapat teknis bersama kementerian terkait. Walaupun saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran, kami tetap berupaya menjadi bagian dari solusi agar pembangunan infrastruktur strategis di Nusa Tenggara Timur dapat terus berjalan,” tegas Ayodhia.
Menurutnya, enam strategi percepatan pembangunan infrastruktur yang dipaparkan Pemprov NTT telah menggambarkan kebutuhan daerah secara komprehensif dan dapat menjadi dasar penyusunan langkah percepatan bersama Pemerintah Pusat.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum juga menyampaikan sejumlah tindak lanjut, antara lain pengawalan pembangunan Jalan Lintas Utara Flores, pengembangan sistem irigasi, peningkatan konektivitas kawasan perbatasan Motaain, pembangunan kawasan strategis pariwisata, penyediaan hunian tetap bagi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, hingga pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah.
Pemerintah Pusat juga meminta Pemprov NTT melengkapi Detailed Engineering Design (DED), dokumen lingkungan, dan data teknis sebagai syarat percepatan proses verifikasi serta penganggaran.
Selain itu, melalui pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp209,55 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2.403,24 hektare di 21 kabupaten/kota di NTT sebagai bagian dari program nasional mendukung swasembada pangan.
Menutup pertemuan, Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Pusat dan berharap sinergi tersebut segera diwujudkan dalam bentuk percepatan pelaksanaan program.
“Kami memahami kondisi fiskal nasional saat ini. Namun kami berharap NTT tetap memperoleh perhatian karena karakteristik wilayah kepulauan, tantangan geografis, fiskal yang lemah, dan kebutuhan pembangunan yang sangat besar,” katanya.
Dukungan Pemerintah Pusat akan menjadi kunci dalam membuka keterisolasian wilayah, memperkuat konektivitas, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. (*)