Kupang, kanalkita.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai memberikan tekanan besar terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama pada sektor transportasi, distribusi barang pokok, dan jasa kuliner.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua IWAPI NTT Dr. Inche D. P. Sayuna mengajak seluruh pelaku usaha untuk memperkuat efisiensi operasional dan menjaga keberlangsungan tenaga kerja.
Menurut Inche Sayuna, meskipun penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan nasional, dampaknya bagi pelaku usaha di NTT terasa lebih berat dibandingkan daerah lain karena faktor geografis dan tingginya biaya logistik.
“Kami sungguh menyadari bahwa penyesuaian harga ini merupakan kebijakan nasional. Namun bagi pelaku usaha di NTT, dampaknya terasa berlipat ganda karena kendala rantai pasok dan jarak geografis. Kami mengajak seluruh anggota untuk tetap tenang, namun responsif dalam mengelola keuangan usaha,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Untuk menjaga ketahanan operasional UMKM di tengah tekanan ekonomi saat ini, IWAPI NTT menekankan tiga strategi utama yang perlu segera diterapkan oleh para anggotanya.
Pertama, optimalisasi digital melalui percepatan transformasi digital guna menekan biaya pemasaran dan operasional usaha.
Kedua, kolaborasi pengadaan bahan baku, yakni mendorong pembelian secara kolektif antaranggota agar memperoleh harga yang lebih kompetitif di tengah kenaikan harga barang.
Ketiga, efisiensi berbasis kreativitas, dengan melakukan evaluasi penggunaan energi di tempat usaha serta mengembangkan produk yang memanfaatkan bahan baku lokal guna mengurangi ketergantungan pada distribusi jarak jauh.
Selain itu, IWAPI NTT secara tegas mengimbau para pelaku usaha untuk tidak menjadikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai solusi utama menghadapi tekanan ekonomi.
“Karyawan adalah aset terpenting yang membantu pertumbuhan usaha selama ini. Karena itu, PHK harus menjadi langkah terakhir yang sebisa mungkin dihindari,” tegas Inche Sayuna.
Sebagai alternatif, IWAPI mendorong penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel, seperti rotasi tugas atau multi-tasking, pengaturan jadwal kerja berbasis shift, serta berbagai penyesuaian operasional lainnya agar produktivitas tetap terjaga tanpa harus mengurangi jumlah tenaga kerja.
Di sisi lain, organisasi pengusaha wanita tersebut juga meminta pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada UMKM, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
IWAPI NTT mendesak pemerintah agar menyalurkan insentif yang bersifat produktif, bukan sekadar bantuan konsumtif. Organisasi itu juga berharap adanya kemudahan akses modal kerja dengan bunga rendah, serta kebijakan keringanan biaya logistik bagi UMKM yang beroperasi di wilayah 3T.
Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, IWAPI NTT tetap optimistis pelaku UMKM, khususnya pengusaha perempuan, mampu bertahan dan terus berkontribusi bagi perekonomian daerah.
“Kami yakin dengan semangat gotong royong dan ketahanan para pengusaha wanita di NTT, kita mampu melewati masa transisi ekonomi ini. Mari terus bergerak, tetap produktif, dan menjadi pilar ekonomi daerah,” pungkas Inche Sayuna. (*)