Alor, Kanalkita.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma mendorong UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Alor untuk melakukan berbagai inovasi dan terobosan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kehutanan.
Johni Asadoma secara khusus menyampaikan itu ketika mengunjungi UPTD KPH Kabupaten Alor, Senin (22/6/2026). Mantan Kapolda NTT itu didampingi Plt. Kepala KPH Kabupaten Alor, Arly Marthen Ketty, bersama jajaran pegawai.
Dalam pemaparannya, pihak KPH menjelaskan bahwa kawasan hutan yang dikelola mencapai sekitar 105 ribu hektare, meliputi hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hingga taman wisata alam. Pengelolaan kawasan tersebut didukung oleh 27 aparatur sipil negara dan tiga pegawai PPPK.
Dari sisi keuangan, UPTD KPH Kabupaten Alor memperoleh alokasi anggaran dalam DPA Perubahan Tahun 2026 sebesar Rp1,2 miliar. Hingga saat ini, realisasi belanja baru mencapai Rp37 juta atau 2,68 persen.
Sementara target PAD tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp406 juta, namun realisasi yang tercapai baru Rp20,1 juta atau 4,30 persen.
Capaian PAD yang masih rendah itu menjadi perhatian serius Wakil Gubernur Johni Asadoma.
Ia menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar potensi kehutanan yang dimiliki Kabupaten Alor dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Target PAD masih jauh dari harapan karena baru mencapai Rp20,1 juta atau 4,30 persen. Dibutuhkan inovasi dan terobosan baru untuk mengoptimalkan potensi yang ada sehingga target pendapatan dapat tercapai,” kata Purnawirawan Polri itu.
Menurut KPH Kabupaten Alor, sumber PAD selama ini berasal dari hasil hutan bukan kayu seperti porang, kunyit kering, kemiri, serta jasa perhitungan spasial untuk wilayah di luar kawasan hutan.
Namun, sejumlah kendala masih menghambat peningkatan penerimaan daerah, antara lain belum optimalnya pungutan terhadap pelaku usaha serta penurunan harga beberapa komoditas hasil hutan.
Selain menyoroti PAD, Johni Asadoma juga memberi perhatian pada persoalan sertifikasi lahan yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Alor.
Banyak kawasan hutan maupun lahan milik masyarakat yang belum memiliki sertifikat sehingga membutuhkan pendataan dan penanganan lebih lanjut.
Untuk itu, ia meminta UPTD KPH memperkuat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mempercepat proses sertifikasi lahan. Menurutnya, kepastian hukum atas lahan akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung tata kelola kawasan hutan yang lebih baik.
Johni Asadoma juga meminta seluruh persoalan yang dihadapi KPH dilaporkan secara rinci, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Di sisi lain, dana PAD yang telah masuk ke kas daerah harus dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
Ia turut mengingatkan pentingnya disiplin, kreativitas, dan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Potensi hasil hutan bukan kayu seperti kemiri, pinang iris kering, dan berbagai komoditas unggulan lainnya dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah.
Johni Asadoma menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran UPTD KPH Kabupaten Alor atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan. Ia berharap capaian PAD dapat terus meningkat hingga mencapai minimal 75 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini.
“Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran. Teruslah bekerja dengan semangat, disiplin, kreatif, dan inovatif agar potensi kehutanan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)