Labuan Bajo, kanalkita.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma mendampingi Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores di Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (22/7/2026).
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proyek strategis nasional itu berjalan sesuai target guna memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores.
Tim Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V, H. Andi Iwan Darmawan Aras, didampingi Wakil Ketua Komisi V Roberth Rouw bersama sekitar 12 anggota.
Rombongan disambut langsung oleh Wakil Gubernur Johni Asadoma di Bandara Komodo, Labuan Bajo, sebelum meninjau ruas Jalan Lingkar Utara Flores.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT Janto, serta jajaran mitra kerja Komisi V DPR RI.
Jalan Lingkar Utara Flores merupakan proyek strategis nasional yang dikoordinasikan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Jalan ini dirancang menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Reo dengan Labuan Bajo melalui ruas Labuan Bajo–Terang–Pelabuhan Bari–Kedindi.
Keberadaan jalan tersebut dinilai sangat penting karena menjadi akses menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, sekaligus menghubungkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Labuan Bajo, Terminal Tipe A Waeklambu, dan Pelabuhan Pengumpan Reo. Infrastruktur ini diharapkan memperlancar mobilitas wisatawan, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah utara Flores.
Sejak 2015, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menangani pembangunan ruas Labuan Bajo–Terang–Pelabuhan Bari–Kedindi sepanjang 78,55 kilometer dengan nilai investasi sekitar Rp165,43 miliar.
Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi V DPR RI yang turun langsung melihat perkembangan proyek tersebut.
“Kami mengapresiasi perhatian Komisi V DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait yang telah meninjau langsung progres pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores. Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur,” kata Johni.
Sementara itu, Kepala BPJN NTT Janto mengungkapkan total panjang Jalan Lingkar Utara Flores mencapai 141,291 kilometer. Dari total tersebut, sepanjang 53,875 kilometer telah beraspal, 10,776 kilometer telah ditingkatkan, 43,515 kilometer masih berupa jalan tanah, dan 33,125 kilometer belum tembus.
Menurut Janto, masih terdapat 87,416 kilometer ruas jalan yang membutuhkan penanganan pengaspalan. Penyelesaiannya direncanakan secara bertahap, yakni 10 kilometer pada 2027, 26,75 kilometer pada 2028, 23,9 kilometer pada 2029, 18 kilometer pada 2030, dan 8,77 kilometer pada 2031.
Selain pembangunan jalan, pemerintah juga akan membangun sejumlah jembatan untuk memastikan konektivitas jalur dapat berfungsi secara optimal.
“Total kebutuhan anggaran pembangunan fisik Jalan Lingkar Utara Flores diperkirakan mencapai Rp1,079 triliun,” ujar Janto saat memaparkan progres pembangunan kepada Tim Komisi V DPR RI.
Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan bahwa percepatan pembangunan sangat bergantung pada kesiapan lahan.
“Persoalan utamanya adalah kesiapan lahan. Sebelum kita berharap pembangunan dapat dipercepat, kami mengharapkan pemerintah daerah memberikan jaminan bahwa persoalan lahan benar-benar clear and clean. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan tidak lagi terkendala dan anggaran yang dialokasikan dapat segera direalisasikan,” tegasnya.
Usai peninjauan lapangan, rombongan melanjutkan agenda ke Kantor Bupati Manggarai Barat untuk menggelar pertemuan bersama Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan mitra kerja Komisi V DPR RI.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian Jalan Lingkar Utara Flores sebagai penggerak konektivitas, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores. (*)